Foto untuk : Advokat, Pieter Hadjon, SH, MH

Putusan Kasasi Terdakwa Samsyudi Arsyad Menyesatkan


SURBAYA (JarNas)-Keputusan majelis Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi Syafruddin Arsyad Temenggung yang menyatakan terdakwa kasus dugaan korupsi terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) pada pemilk BDNI Sjamsul Nursalim yang divonis lepas di tingkat kasasi dinilai menyesatkan.

"Setelah divonis bersalah di tingkat judex facti, terdakwa kasus dugaan korupsi terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) pada pemilk BDNI Sjamsul Nursalim, Syafruddin Arsyad Temenggung akhirnya divonis lepas di tingkat kasasi. Putusan Majelis Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan kasasi Syafruddin, menyatakan perbuatan terdakwa terbukti akan tetapi termasuk perbuatan perdata itu menyesatkan", kata advokat kondang, Pieter Hadjon, SH, MH

Menurutnya, putusan MA tersebut benar benar sesat dan melukai rasa keadilan masyarakat.
Delik korupsi adalah delik yang berkaitan dengan penggunaan wewenang oleh pejabat karena menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan atau melanggar asas spesialitas.

Dia jelaskan bahwa perbuatan penyalahgunaan wewenang termasuk tindakan maladministrasi atau perbuatan tercela. Perbuatan tercela mencakup perbuatan apa saja oleh Pejabat Pemerintah yang melanggar hukum dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB).

"Suatu perbuatan tercela entah dalam aspek hukum perdata berkaitan dengan pembuatan kontrak perjanjian ataupun aspek Tata Usaha Negara yakni mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, maka itu sudah pasti termasuk tindak pidana korupsi", terangnya.

Pieter menerangkan, sangat disayangkan penerbitan SKL yang terbukti merugikan keuangan negara dianggap sebagai perbuatan perdata, bukan delik korupsi. Harus dipahami bahwa perbuatan melanggar hukum oleh pejabat dalam hukum perdata yang disebut “Onrechtmatige overheidsdaad”, itu merugikan pihak individu atau swasta, bukan negara yang dirugikan, jika negara yang dirugikan in casu merugikan keuangan negara maka itu sudah pasti delik korupsi yang merupakan bentuk dari penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat.

"Majelis Hakim MA telah salah dalam penerapan hukum dan putusannya mengandung unsur kekhilafan dan kekeliruan yang nyata. Untuk mendapatkan kebenaran materiil,maka harus ada terobosan hukum, ajukan PK walaupun ada putusan MK yang melarang Jaksa mengajukan PK", ungkapnya. (Us/jnn)