Foto untuk : Advokat Surabaya, Pieter Hadjon, SH, MH

Putusan Hakim Kasus Ahok Over Acting


SURABAYA (JarNas) - Amar putusan majelis hakim memerintahkan langsung menahan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam kasus penistaan agama dinilai keputusan yang berlebihan (over acting).

"Kemarin saya jadi tukang ramal, saya katakan kepada asisten saya apabila sidang Ahok besok tidak ditunda maka pasti dihukum dan hukumannya sekitar dua atau tiga tahun penjara. Ternyata memang benar, karena jika hari ini putusan tetap dibacakan, hakim easy going dalam membacakannya artinya putusan pasti akan menyatakan Ahok terbukti bersalah dan dihukum sedangkan jika putusan ditunda minggu depan, tingkat antusiasme masyarakat akan menurun dan meminimalisir resiko demo dan lain sebagainya jika putusan dinyatakan Ahok bebas. Namun ada satu hal yang sangat meleset dan sama sekali diluar prediksi saya yakni amar putusan hakim dengan perintah segera ditahan," kata Advokat kondang dari Surabaya, Pieter Hadjon, SH, MH, Selasa (9/5).

Pertimbangan Hakim bahwa syarat obyektif dan subyektif terpenuhi, ancaman pidana yang didakwakan dan terbukti adalah lima (5) tahun penjara. Sedangkan syarat subyektif adalah takut terdakwa melarikan diri atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana.

Menurut saya lanjut Pieter, sangat berlebihan apa yang diputuskan dalam amar tersebut. Namanya  juga subyektif, sangat sulit diukur dan seringkali penegak hukum bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan kewenangan, bahkan tidak jarang meminta sejumlah uang dari tersangka atau terdakwa, agar tidak ditahan. 

"Ini bukan berarti dalam amar putusan perkara Ahok, perintah segera menahan karena Ahok tidak membayar sejumlah uang kepada Majelis Hakim. Namun patut dipertanyakan kenapa pertimbangan subyektif tersebut tidak diterapkan pada awal atau pertengahan persidangan?," tanya dia.

Dalam proses penyidikan dan penuntutan, Ahok tidak ditahan dan faktanya dia tidak mempersulit proses penyidikan maupun penuntutan, juga tidak ada indikasi dia melarikan diri, kenapa baru di akhir persidangan Majelis Hakim khawatir?

Pengalaman empiris membuktikan, biasanya pada awal persidangan atau pertengahan persidangan hakim mengeluarkan Penetapan Pehananan terhadap Terdakwa agar tidak mempersulit proses persidangan.

Dia menjelaskan bahwa sebagai seorang gubernur dan dalam proses penyidikan, Ahok menghadiri sendiri di kantor polisi untuk kepentingan penyidikan tanpa dipanggil, wajarkah ada kecurigaan tentang kekhawatiran itu? 

Ia menerangkan bahwa memang hakim memiliki kewenangan untuk mengeluarkan penetapan penahanan  tapi apakah dalam kasus ini murni pertimbangan hukum?. 

"Hanya Tuhan dan mereka yang tahu, namun yang menjadi catatan saya bahwa pertimbangan unsur meringankan sama sekali tidak dipertimbangkan bagaimana tentang jasa Ahok yang sudah  mengabdi untuk negara dengan baik," ujarnya.

Dalam perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa seorang pejabat, seringkali majelis hakim mempertimbangkan tentang jasa terdakwa kepada negara sebagai unsur meringankan. 

"Justru pertimbangan memberatkan adalah Ahok tidak merasa bersalah, ya.... sampai kiamatpun Ahok tidak akan merasa bersalah karena merasa bersalah identik dengan mengaku salah," tukasnya.

Mudah-mudahan lanjutnya, semua pertimbangan dan putusan majelis hakim bukan karena tekanan eksternal maupun internal yang menjadi absurd karena hakim sekedar image building dan ingin disebut "hakim yang hebat ".

Siapa yang paling terpengaruh oleh Putusan ini ??.. tentu saja orang nomer satu(1) di negeri ini, yang selama ini kerapkali dituding selalu melindungi Ahok dengan segala kontroversinya, sampe tuntutan JPU pun sebagian rakyat Indonesia berwaksangka Jokowi pasti andil dalam tuntutan tersebut, meskipun Jaksa Agung mentah-mentah membantahnya. Tetap saja sosmed begitu gencar menggiring opini masyarakat kepada satu titik. dimana hari ini terjawab sudah. 

"Terlepas dari apakah adil atau tidak putusan hakim dalam memutus perkara Ahok, tetaplah harus dihormati, ini adalah pelajaran berharga sekali untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali, terlebih sebagai pejabat publik dalam berlaku, bertindak, dan bertutur kata, jaga hati, jaga laku jaga bicara agar tidak dituntut oleh siapapun, terlepas dari benar tidaknya tuntutan itu," ucapnya.
 
Ahok dinyatakan bersalah dalam kasus penistaan agama, dijatuhi hukuman penjara dua tahun dan ditahan, sebelumnya hanya dituntut hukum penjara satu tahun dengan masa percoobaan dua tahun dalam kasus terkait pidatonya di Kepulauan Seribu.Hakim menghukum dengan pasal 156a uuntuk penistaan, lebih berat dari tuntutan jaksa yang menjerat dengan pasal 156 tentang pernyataan permusuhan dan kebencian terhadap terhadap suatu golongan. (nin/jnn)