Foto untuk :

Polres Tunggu Audit BPKP Kasus Cetak Sawah


INHU-Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres terus melakukan proses penyelidikan dalam kasus Cetak Sawah seluas 50 Hetere yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) Rp 500 juta Tahun 2013 di Desa Alim Dua Kecamatan Batang Cinaku masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT). Penyidik sudah berkoordinasi dengan tim audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau. "Kami sedang menunggu tahap audit investigasi oleh BPKP Perwakilan Riau," kata Kapolres Inhu AKBP Ari Wibowo Sik melalui Kanit Tipikor Polres Ipda Apdan SE didampingi  didampingi Kasat Reskrim AKP Tofik Suhardi Senin (1/6). Apdan menyampaikan penyidik akan melakukan pendalaman dan mempelajari perkara ini untuk menentukan ada tidaknya kerugian negara dalam kegiatan yang di maksud, maka kita masih menunggu hasil audit dari BPKP.  Sebelumnya, Polisi mengamankan satu unit alat berat yang digunakan untuk merambah kawasan HPT dalam pekerjaan cetak sawah baru tersebut di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku.  Jauh sebelumnya Kasat Reskrim Polres Inhu AKP Meilky Bharata, Senin (30/12/13) pernah menegaskan bahwa Polres Inhu membidik aktor intelektual untuk ditetapkan sebagai tersangka.  “Dasar kami melakukan penyitaan satu unit alat berat tersebut adalah Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Sebab pekerjaan dilakukan di kawasan HPT dan belum ada pelepasan ataupun alih fungsinya dari Kementrian Kehutanan,” tegasnya.  Polisi juga sudah turun ke lokasi proyek bansos cetak sawah baru tersebut bersama tim dari Dinas Kehutanan untuk mengambil titik koordinat.  Selain itu, pihaknya menemukan adanya pekerjaan land clearing, namun kayunya masih berada di lokasi dan belum dibawa keluar.  Selain itu tim ahli dari Dinas Kehutanan Riau sudah diundang, namun mereka belum bisa dimintai keterangannya karena masih sibuk dengan berbagai pekerjaan yang harus diselesaikan menjelang akhir tahun ini.  Kemungkinan mereka baru bisa kami mintai keterangan pada awal Januari 2014. Kasat mengatakan, pihaknya sudah memeriksa beberapa orang saksi terkait kasus tersebut. Namun Kasat mengakui belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.  “Masih kumpulkan keterangan, sebab yang kami bidik adalah pengambil keputusan dan masih fokus melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan,” jelasnya. (Heri/jnn)