Foto untuk : Praktisi Hukum, Pieter Hadjon, SH, MH

Polisi Pecabul Anak Bawah Umur Belum Jadi Tersangka


SURABAYA (JarNas) - Penyidik Polres Timur Tengah Selatan (TTS) seharusnya sudah menetapkan Polisi pecabul anak dibawah umur menjadi tersangka, sebab bukti sudah lebih dari cukup tanpa harus melakukan tes Deoxyribonuckleic Acid (DNA), namun kasus ini masih dalam proses penyelidikan.

"Tidak ada alasan bagi Penyidik Polres TTS untuk tidak menetapkan oknum Polisi pecabul menjadi tersangka karena alat bukti sudah lebih dari cukup," kata Advokat kondang Pieter Hadjon, SH, MH.

Salah satunya lanjut dia, adanya bukti pesan singkat secara berurut dari Terlapor kepada Pelapor untuk menggugurkan kandungan dan disertai ancaman terhadap korban telah membuktikan bahwa dialah pelakunya. Ini isi sms dari Terlapor kepada Terlapor dalam logat Kupang yang disalin ke dalam bahasa Indonesia : 

- Terlapor : u mau pake ini obat tidak?
   beta sudah pesan ini. 
   u mau nikah ko.
   beta lagi pikiran ni jadi tolong  mengerti. 
   kalau saya sampe dipecat maka saya tidak akan urus    
   kamu lagi.
   kamu buat bagaimana sampe mereka tahu kamu hamil?
   saya tidak tahu gimana nanti kalau mama saya kalau 
   tahu ini.

Pieter menjelaskan bahwa isi sms ini sudah sangat terang benderang yang membuktikan bahwa oknum polisi ini adalah pelaku persetubuhan anak dibawah umur (Pelapor).

"Bukti apalagi yang harus dicari oleh penyidik? Adalah suatu tindakan mubazir dan terkesan mengada-ada yang dilakukan oleh penyidik untuk melakukan tes DNA sedangkan bukti yang ada sudah lebih dari cukup," terangnya.

Dikatakannya, sekalipun hasil tes DNA nanti tidak menunjukan bahwa anak yang telah lahir dari hubungan gelap bukan anaknya Terlapor, tidak serta merta membebaskan Terlapor dari tuntutan hukum.

Delik persetubuhan anak dibawah umur lanjutnya adalah delik formal bukan delik materiil sehingga tidak melihat akibat dari perbuatan, akan tetapi perbuatan persetubuhan telah dilakukan maka sudah terpenuhi unsur delik melanggar pasal 76d jis pasal 76e dan pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) UU No 35 tahun 2014, tanpa harus korban hamil atau tidak dan anaknya hasil hubungan gelap dengan siapa.

Dengan adanya bukti itu terang dia lagi, maka print out sms  merupakan alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) UU no 11 tahun 2008 tentang ITE, selain alat bukti yg ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Apalagi antara Pelapor dan Terlapor selama ini berpacaran sehingga tidak mungkin orang lain melalukan hubungan dengan Terlapor yang dibuktikan dengan keterangan saksi.

"Hari gini Polisi masih coba-coba mempermainkan hukum , ironis dan sangat disayangkan sebagai aparat penegak hukum tidak menegakkan hukum dan tebang pilih. Apa lacur jadinya bangsa ini jika Pengayom dan Pelindung Masyarakat malah menjadi troble maker dari masalah yang harus diselesaikannya..???," ucapnya. 

Sementara itu Kapolres TTS, AKBP Totok Mulyanto DS, SIK melalui Wakapolres, Kompol Yohanes P dikonfirmasi mengatakan bahwa kasus tersebut sedang proses penyelidikan. (ty/jnn)