Foto untuk :

PNS Diskes Inhu Terang-terangan Ikut Kampanye Yopi


INHU.(JARNAS.NET)- Saat ini Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) priode 2015-2020 dengan dua pasangan calon bupati, pasangan pertama, TM-Amina dan kedua Yopi-KRL. Kedua pasangan ini dinilai sama-sama miliki kekuatan dalam berpolitik karena kedua nya adalah mantan bupati.

Namun sayangkan sipat netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkup pemkab inhu tidak tercipta sebagimana peraturan dan UU yang sudah ditetapkan untuk PSN yang terlibat berpolitik atau memihak kesalah satu pasangan calon.

Saat ini terindikasi banyak para PNS pemkab inhu yang terlibat politik dan memihak kesalah satu pasangan calon, ada yang secara diam-diam dan ada secara terang-terangan dan bahkan berani unjukan diri dikampanye pasangan calon.

" Salah satu contoh saat calon bupati Yopi Arianto temu rama atau kampanye kecil-kecilan di Kelurahan Tanah Merah pada hari Rabu (16/9) di kediaman Suyatno komdes Partai Golkar, Terpantau jelas salah seorang PNS dari Dinas Kesehatan (Diskes) Inhu ikut dalam kampanye tersebut, diduga PNS itu salah satunya timsses Yopi untuk di Kecamatan pasir Penyu," ujar Marsadi.

" Sesuai Peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS yang mengatur tentang larangan bagi PNS dalam Pilkada yaitu PP No 53 Tahun 2010. PP ini diharapkan dapat membentengi dan meminimalkan PNS korban Pilkada. Dan PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Pasal 4 "Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Kita minta Pj Bupati dan Panwaslu bertindak tegas dan adil, dan jangan plin plan dalam melaksanakan tugas dengan banyak pertimbangan dan ribuan alasan, tidak PNS yang terlibat politik, tidak perduli itu dia orang TM atau orang Yopi, dan berkerjalah sesuai amana yang dibebankan kepada kalian dan jangan berpaling hanya karena uang semata," kesal Marsadi, yang melihat kerja Pj bupati dan Panwaslu yang dinilai tidak tegas.

Ketua Panwaslu Kabupaten Inhu Muliya Tantoni saat dikonfirmasi melalui ponselnya mengatakan, "Bila ada yang melaporkan dan ada bukti dan saksi maksimal dua orang kita baru bisa melakukan sangsi tegas sesuai dengan UU ASN sesuai pelanggaran yang dilakukan, dan tidak di benarkan seorang PNS terlibat dalam kampanye atau hadir kampanye, apa lagi sampai menggunakan atribut partai atau pasangan calon," tegas Muliya Tantoni.

Dia menyampaikan himbauan kepada masyarakat bila ada melihat PNS yang ikut berkompanye dan memakai atribut cepat laporkan. (heri/jnn)