Foto untuk : Pieter Hadjon, SH, MH

Pieter Hadjon : Saksi Verbal Bikin Bumerang


Surabaya (Jarnas) - Praktisi Hukum kondang dari Surabaya, Pieter Hadjon, SH MH kembali angkat bicara, dia menilai saksi yang dihadirkan dalam sidang keenam kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu hanya membuat bumerang saja.

"Sidang keenam perkara penistaan agama dengan terdakwa Ahok, semakin mengundang gundah dan sejuta tanya, tersebab Majelis Hakim maupun Penuntut Umum mengejar keterangan saksi verbal penyidik Polrestabes Bogor, Briptu Ahmad Hamdani mengapa bisa terjadi perbedaan antara tempat dan waktu dalam BAP dengan keterangan saksi dari saksi Willyudin yang hadir dalam sidang itu," kata Pieter.

Menurutnya itu telah menggambarkan kualitas kinerja penyidik Polrestabes Bogor tidak cermat, teliti dan kurang paham menjadikan seseorang saksi pada suatu perkara yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Dia menjelaskan bahwa pertanyaan salah seorang anggota Majelis Hakim kepada saksi, bagaimana ceritanya bisa terjadi perbedaan tempat dan waktu kejadian di BAP dengan keterangan saksi Willyudin, tempat kejadiannya dituliskan di Tegalega Bogor sementara kejadiannya di kepulauan seribu? Sedangkan menurut saksi AH yang tertulis dalam BAP tempat Tegalega Bogor adalah tempat dimana pelapor menonton video pidato Ahok dari whats App. 

Selanjutnya PU menanyakan kepada saksi AH, apakah tanggal dan tempat yang tertulis dalam BAP itu sudah benar dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pelapor dan kenapa tidak dilakukan pengecekan? Jawab saksi AH, karena sudah dibacakan oleh pelapor dan sudah diterima dan diiyakan oleh pelapor sehingga tidak dilakukan pengecekan lagi oleh penyidik. 

Dalam sidang itu seolah menjadi ajang mengukur kwalitas kinerja penyidik dalam menerima dan memproses laporan dari masyarakat, sejauh mana penyidik paham terhadap tugasnya dengan didukung pengetahuan hukum yang mumpuni terutama hukum materiil dan hukum formil, yakni Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, penguasaan materi di lapangan dan tentu saja kemampuan teknis yang memadai serta kecakapan sebagai seorang penyidik. 

Banyak lagi pertanyaan yang bertubi-tubi menghujani saksi Briptu AH. Salah satu yang menjadi menarik adalah pertanyaan hakim: “Ada dua kejadian, yang pertama yang ditonton adalah isi video pidato Ahok di Kepulauan Seribu dan yang ke dua adalah tanggal dia menonton”. Kenapa yang dijadikan tindak pidana adalah saat iya (Willyudin) menonton? 

"Orang menonton video kan boleh–boleh saja. Saudara sebagai penerima laporan apa tidak memastikan kenapa yang dilaporkan adalah tanggal menontonnya?", ujarnya.

Dari sekian banyak pertanyaan yang ditanyakan oleh hakim dan PU, tidak ada satupun jawaban dari saksi AH yang membuat terang tentang bagaimana bisa terjadi tempat kejadiannya di Kepulauan Seribu sedangkan dalam BAP di Tegalega Bogor. Demikian pula bagaimana bisa waktu kejadiannya tanggal 27 september sementara di BAP pelapor menonton video pada tanggal 6 September. 

Menurut salah seorang Hakim bahwa bisa menjadi fatal dengan adanya perbedaan antara keterangan di BAP dengan keterangan yang di sampaikan saksi Willyudin Abdul Rasyadin. Apa yang pernah saya prediksikan dan sering saya tulis di media bahwa saksi yang dihadirkan PU dalam persidangan adalah saksi yang hanya mengandalkan menonton video, bukan saksi yang mendengar langsung, melihat langsung atau mengalami sendiri tentang delik penistaan agama yg didakwakan terhadap Ahok (vide Pasal 1 butir 27 KUHAP dan Pasal 185 ayat 5 KUHAP). 

Memang ada putusan MK tahun 2010 tentang revisi pengertian saksi bahwa saksi bisa saja tidak melihat sendiri, mendengar sendiri atau mengalami sendiri suatu kejadian namun harus ada relevansi kesaksiannya. Makna dari Putusan MK tersebut boleh saja saksi di luar ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP namun saksi tersebut diperiksa untuk pengembangan penyidikan terhadap saksi fakta yang melihat langsung ataupun dihubungkan pada alat bukti lainnya.

Dalam persidangan kali ini kasus penistaan agama oleh Ahok telah terjadi kontradiksi keterangan saksi tentang tempus delicti dan locus delicti yakni waktu kejadian perkara dan tempat kejadian perkara. (jnn)