Foto untuk :

Paripurna DPRD Setujui RAPBD 2016


Bangkinangkota (Jarnas)- setelah melalui proses pembahasan sesuai tahapan dimulai dari pandangan umum Fraksi lalu berlanjut ke komisi –komisi dan terakhir oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kampar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Pengguna Anggaran (PA) masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Kemudian berpedoman Permendagri No.52 tahun 2015 tentang pedoman penyususnan APBD dan Permendagri No.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang telah diubah dengan Permendagri No.21 tahun 2011 dan perubahan kedua No.13 tahun 2006, Rancangan Peraturan Daerah (Perda).

Selanjutnya sesuai UU No.32 tahun 204, setelah pembahasan maka DPRD menyetujui Raperda tentang APBD bersama Kepala Daerah. Hal itu disampaikan juru Bicara Banggar DPRD Kampar Harsono pada Paripurna tentang laporan banggar tentang penyususunan RAPBD tahun anggaran 2016, pada rabu malam (23/12) di ruang paripurna DPRD Kampar.

Harsono melanjutkan, Banggar  DPRD Kampar telah melakukan pembahasana atas RAPBD 2016, berkenaan dengan itu pembahasan Banggara diantaranya menyangkut soal pendapatan, belanja dan pembiayaan,ujarnya.

Menyangkut soal pendapatan daerah pada APBD tahun 2016 adalah sebesar Rp. 2.098.918.337.504,00 berasal dari PAD sebesar Rp.173.777.605.010,00, dari dana perimbangan sebesar Rp.1.675.671.235.866,00, kemudian dari lain-lain pendapatan daerah sebesar Rp.249.469.496.628,00.

Kemudian dengan telah keluarnya Perpres No.137 tahun 2015, dana perimbangan mengalami penambahan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik sebesar Rp. 21.128.079.000,00. Sehingga pendapatan daerah pada APBD 2016 menjadi Rp.2.120.046.416.504,00.

Menyangkut belanja Daerah merupakan semua pengeluaran dari Kas daerah selama satu tahun sebesar Rp. 2.606.372.314.103,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.554.764.144.968,00 dan belanja langsung Rp. 1.051.608.169.135,00, namun setelah pembahasan ditingkat komisi dan banggar terjadi pengurangan sehingga total belanja daerah pada RAPBD 2016 menjadi Rp. 2.427.500.393.103,00.

Menyangkut belanja tidak langsung pada APBD 2016 diantaranya untuk belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja Bansos, belanja bagi hasil kepada provinsi/Kabupaten dan Pemerintahan Desa, belanja Bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota,Pemdes dan partai politik serta belanja tidak terduga,kata Harsono.

Untuk belanja langsung diantaranya untuk belanja masing-masing SKPD, kemudia  untuk pos pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah diperlukan untuk menutupi defisit anggaran dan untuk menampung surplus anggaran, selisih pembiayaan merupakan pembiayaan netto,ujar Harsono.

Menutup laporannya Harsono menyampaikan sejumlah rekomendasi banggar untuk dijalankan Bupati diantaranya, meminta TAPD dalam menyusun program kegiatan RAPBD agar dengan sungguh-sungguh memperhatikan factor perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan.

Lalu setelah ini kepada TAPD dan SKPD terkait dapat melakukan koordinasi dalam rangka menyesuaikan jika ada perubahan-perubahan anggaran, khususnya pengurangan yang telah disepakati bersama.(al/jnn)