Foto untuk : Pieter Hadjon, SH MH

Officium Nobile Profesi Advokat


Oleh : Pieter Hadjon, SH, MH

Advokat Berkantor di Graha SA Surabaya

 

(JarNas) - Seorang Advokat yang benar tidak akan menyuruh kliennya untuk berbohong,juga tidak meminta kliennya untuk tidak mengakui perbuatan   pidana yang didakwakan,apabila benar dia pelakunya.

 

Hakekat pembelaan bukannya membenarkan yang salah atau membebaskan yang bersalah melainkan meluruskan yang tidak benar sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum.

 

Seperti tindak pidana pembunuhan berencana, hukumannya lebih berat dari tindak pidana pembunuhan biasa.Suatu pembunuhan berencana diawali dengan tindakan persiapan sebelumnya seperti dari rumah pelaku sudah menyiapkan senjata tajam untuk membunuh,tetapi seorang petani yang setiap harinya ke sawah atau ke kebun selalu membawa parang atau arit yang berkaitan dengan pekerjaannya, saat di jalan bertemu dengan seseorang dan terjadi pertengkaran karena salah paham, selanjutnya dia membunuh lawannya, apakah ini termasuk pembunuhan berencana?

 

Tentu tidak, maka ini tugas dari seorang penasihat hukum untuk meluruskannya jika kliennya didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Atau si A yg mencuri namun si B yg ditangkap dan diproses karena pada saat kejadian B  berada di TKP, inilah tugas Penasihat hukum untuk membela agar tidak terjadi error in persona atau kesalahan orang yang dihukum seperti  yang pernah terjadi kasus Sengkon dan Karta yang sudah lama mendekam di penjara karena dihukum bersalah melakukan perampokan, ternyata mereka bukan pelakunya.


Pernah ketika sidang di PN Surabaya,sambil menunggu giliran sidang, saya menonton sidang seorang terdakwa yang dituduh melakukan penyadapan dengn memasang JPS pada mobil korban. JPU mengajukan barang bukti alat JPS yg disita oleh penyidik dari mobil korban. Terdakwa menyangkal dan tidak mengakui  barang bukti tersebut bahkan mengajukan barang bukti tandingan.

 

Penasihat hukum terdakwa menunjukkan barang bukti tandingan berupa perangkat JPS, sambil melontarkan pertanyaan kepada terdakwa "perangkat JPS yang mana yang sebenarnya saudara pasang di mobil, apakah yang ini atau yang disita penyidik.

 

Terdakwa yang sebelumnya sudah disetel menjawab, yang benar yang ditunjukkan Penasihat hukum. Sang Advokat lanjut mencerca pertanyaan ke terdakwa sambil nyeletuk " Majelis hakim sudah pasti tahu bahwa bukti foto copy tidak mempunyai nilai pembuktian sembari menunjuk barang bukti berupa foto copy bukti yang diajukan JPU.

 

Pernyataan itu diulang sampai beberapa kali seakan menggurui Majelis hakim.
Sampai ke penghujung sidang Majelis Hakim menetapkan sidang berikutnya satu minggu kemudian, namun ketua majelis hakim menyatakan,sebelum ditutup, kami membacakan penetapan terlebih dahulu.

 

Saya langsung tanggap karena sebelumnya sudah saya prediksikan dan saya berbisik kepada asisten yang duduk disamping saya bahwa terdakwa pasti ditahan. Dan memang betul, hakim membacakan penetapan penahanan terhadap terdakwa.

 

Tindakan dan model pembelaan seorang advokat sangat menentukan nasib terdakwa,sebelumnya terdakwa tidak ditahan akhirnya ditahan, seharusnya hukumannya ringan jika tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan, akhirnya dihukum berat karena terdakwa berbelit-belit apalagi berusaha menghalangi proses penyidikan dan penuntutan.

 

Seorang advokat tidak kebal hukum jika melakukan tindak pidana, UU Advokat menjamin tidak ada tuntutan hukum bagi seorang advokat dalam menjalankan pembelaan klien di pengadilan secara itikad baik. Tapi membela secara melawan hukum sehingga terhalangnya  proses penyidikan dan penuntutan, apalagi ada bentuk rekayasa dengan diagnosa palsu seakan terdakwa sakit sehingga harus diopname untuk menghindari proses hukum, maka itu kriminal murni bukan kriminalisasi.

 

Sebenarnya  makna kriminalisasi adalah suatu  perbuatan tidak dilarang sebelumnya, dibuat UU sehingga termasuk sebagai tindak pidana jika dilanggar.

 

Maknanya bergeser yakni seolah bukan perbuatan pidana tetapi orangnya  diproses pidana. Dalam kasus rekayasa sakit Setya Novanto jika benar maka termasuk tindak pidana sengaja mencegah, merintangi, atau membuat gagal proses  penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan,melanggar pasal 21 UU Tipikor dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara, bukan suatu bentuk kriminalisasi oleh KPK.

 

Jangan menjadi kelaziman bahwa Advokat selalu membela yang "bayar" tapi profesi itu mendudukkan   bahwa seorang yang salah tetap punya hak untuk dibela, dan membela secara terhormat, tidak serampangan, tidak berargumen yang bukan argumentasi hukum tapi menghalalkan segala cara.

 

Hal ini juga untuk menepis karena banyak masyarakat kita yang alergi terhadap "advokat" karena mereka berpendapat masalah kalau sudah ditangani "advokat" malah tambah runyam dan ngabis ngabisin duit.

 

Stigma dalam masyarakat yang seperti itu bisa terpatahkan jika Advokat - Advokat tetap punya idealisme dan on track dalam beracara, sehingga terwujud officium nobile yakni profesi advokat adalah tugas yang mulia.

 

JURIS QUIDEM IGNORANTIUM CUIQUE NOCERE, FACTI VERUM IGNORANTIAM NON NOCERE

 

Ignorance of law is prejudicial to everyone, but ignorance of fact is not : pengabaian terhadap hukum akan merugikan semua orang; tetapi pengabaian terhadap fakta tidak demikian.(ty/jnn)