Foto untuk : Kepala DPMPTSP, Hambali saat menerima masyarakat Desa Pantaj Cermin

Masyarakat Pantai Cermin Minta Pemda Hentikan Pembangunan PKS


Kampar (JarNas)-Masyarakat Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar mendatangi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menolak pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Kampar Alam Mas Inti (KAMI) di tanah ulayat mereka.
 
Permintaan itu disampaikan sejumlah warga terdiri dari Badan Pertimbangan Desa (BPD), buat ninik mamak, didampingi akademisi dari UNRI dan UIR di aula DPMPTSP Jumat (13/3/2020) diterima langsung Kepala Dinas,  Hambali, SE, MBA bersama sejumlah kepala bidang.
 
Mereka meminta pihak pemda Kampar meninjau ulang izin pembangunan PKS tetsebut, "Kami minta dinas menghentikan pembangunan PKS itu,  dan mohon pihak dinas memanggil pihak PTPN V, dinas kehutanan, Dinas Perkebunan supaya jelas, tinjau ulang izinnya", ujar Syaiful Anwar dari UNRI bergantian dengan Kholil menyampaikan aspirasi.
 
Dalam persoalan ini Ketua Forum Masyarakat Peduli Pantai Cermin Kholil menyampaikan bahwa masyarakat menganggap lahan yang dikelolah oleh PT KAMI itu masih berstatus HGU, apalagi lokasinya berdekatan dengan pemukiman warga, sekokah, puskesmas dan juga tidak jauh dari sana akan dibangun pesantren yang dikhawatirkan menimbulkan kebisingan, bau limbah dan polusi udara di sekitarnya.
 
 "Kami merasa dirugikan dan heran, mengapa pihak DPMPTSP dengan mudahnya mengeluarkan izin atas pembangunan PKS PT KAMI, padahal kami merasa bahwa lahan yang akan dipakai tersebut masih HGU oleh PTPN V", terangnya.
 
Dia menjelaskan bahwa sebelumnya sudah pernah mengundang kepala desa, namun tidak datang untuk merembukkan masalah ini, "mengapa tiba-tiba sekarang ada pernyataan persetujuan dari masyarakat, masyarakat mana itu?",  ucapnya bernada kesal.
 
Mereka menyampaikan akan hearing dengan DPRD, bertemu dengan bupati bahkan sampai ke presiden.
 
Menanggapi itu,  Kepala DPMPTSP, Hambali, SE, MBA meminta masyarakat Desa Pantai Cermin membuktikan lahan yang dibangun PKS PT KAMI yang katanya masih berstatus HGU, "Tunjukkan bukti administrasi dan dokumentasi jika lahan itu masih berstatus HGU", pintanya saat menerima kedatangan sejumlah warga ini. 
Dia menjelaskan bahwa lahan PKS PT KAMI itu sudah diserahkan kepada masyarakat, tidak lagi berstatus HGU dan PKS PT KAMI sudah membeli plasma itu kepada masyarakat.
 
"Semua admistrasi dari PKS PT KAMI sudah lengkap seperti rekomendasi dari desa, camat, Dinas Perkebunan dan Dinas Lingkungan Hidup sudah dikantonginya, makanya kami menerbitkan izinnya", jelasnya.
 
Mantan Camat Tapung ini menegaskan siap mempertaruhkan jabatan bahkan nyawanya apabila yang dilakukannya ini menyalahi aturan, "Jangankan jabatan, nyawa saya saya pertaruhkan bila yang kami lakukan ini salah atau tidak mengikuti aturan", ujarnya.
 
Dia katakan, Kampar sangat membutukan investor untuk menanamkan modalnya untuk pembangunan, semakin banyak orang menanamkan investasi maka semakin banyak uang yang beredar di tengah-tengah masyarakat, "Bersyukur kita ada investor yang mau menanamkan modalnya di Kampar ini", tuturnya.
 
Pada pertemuan itu sempat memanas, ketika Hambali tengah menjelaskan pihak masyarakat diwakili akademisi terus memotong pembicaraan, sehingga nyaris saja membuatnya bernada tinggi, namun tidak berlangsung lama suasana dapat dikendalikan dengan baik.  (Netty Mindrayani/jnn)