Foto untuk :

Jefry Noer : Masyarakat Tidak Lagi Menjadi Penonton


Siak Hulu.  Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar bersama Asosiasi Hutan Tanaman Rakyat Indonesia Provinsi Riau , tidak lama lagi akan menjalin kerjasama atau MOU.

Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 97/Menhut-II/2009 tentang pencadangan areal untuk pembangunan Hutan rakyat seluas 12.280 Hektar di Kabupaten Kampar.

“Dengan Demikian Masyarakat sekitar hutan yang disediakan Pemerintah Kabupaten Kampar tidak lagi menjadi penonton yang selama ini terjadi dan menjadi makanan bagi Perusahaan yang memiliki Hak Tanam Industri (HTI)”, Hal ini yang dikatakan Bupati Kampar Jefry Noer ketika menerima perwakilan Asosiasi Hutan Tanaman Rakyat Indonesia Provinsi Riau di Hotel Tiga Dara Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kamis (4/2).

Ditambahkan Jefry Noer dengan adanya pembagunan Hutan Tanaman Rakyat Pemerintah Kabupaten Kampar dalam hal ini dapat membantu masyarakat berupa bibit tanaman apa saja yang nanti ditanam masyarakat secara berkelompok, dan dapat dinikmati hasil tanaman hutannya juga berkelompok ujarnya.

Dalam hal Mou dengan Asosiasi Hutan Tanaman Rakyat Indonesia Provinsi Riau, Bupati Kampar meminta keterlibatan Dubalang Kampar dalam penyediaan atau mempersiapkan  Kelompok yang ada di Desa , karena disetiap Desa ada 68 orang Dubalang dan Dubalang harus mencari dan menunjuk kelompok pengelola Hutan Tanaman Rakyat didesanya masing-masing.

“Surat Keputusan dari Menteri Kehutanan sudah ada dan sudah cukup kuat untuk melaksanakan dan mengaplikasikan Hutan Tanaman Rakyat ini, serta luas areal juga sudah ditentukan, tinggal bagaimana pelaksanaannya saja" kata Jefry Noer.

Bupati Kampar juga meminta kepada Kepala Dinas Kehutanan, Asisten Perekonomian dan Kesbang Nurbit untuk mempelajari sekaligus melaksanakan bersama Asosiasi Hutan Tanaman Rakyat Indonesia Provinsi Riau dan Dubalang Kampar hasil Kerjasama Hutan Tanaman Rakyat ini.

Sementara itu Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar H.M Syukur mengatakan bahwa Areal Hutan yang dipersiapkan merupakan Areal Hutan Produksi yang dapat dimohon untuk izin usaha Pemanfaatn Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTR) ujar Syukur.

Ditambahkan Syukur, Pencadangan lokasi HTR (Hutan Tanaman Rakyat) ini bersifat arahan, sehingga untuk mendapatkan data yang akurat, Faktual, dan untuk menghindari konflik diperlukan adanya orientasi lapangan sebagai dasar pemberian IUPHHK-HTR, ungkapnya.

Asisten Ekonomi dan Kesbang Nurbit mengatakan, Lahan yang diperuntukkan sebagai lahan Hutan Tanaman Rakyat telah tersedia, sekarang, bagaimana tata cara atau point-point mana saja yang harus dodorong oleh Pemerintah Daerah dan bagaimana cara mengelolanya , baik bagaimana cara menanamnya sampai pada hasil, serta bagaimana cara pemasarannya, ujar Nurbit.

Mengenai tata cara pembagunan dan  pengelolaan Hutan Tanaman rakyat  Nurbit bersama Kepala Dinas dan Asosiasi Hutan Tanaman Rakyat Indonesia Provinsi bersama Dubalang berjanji akan mencari formula atau rumusan yang tepat dalam pembagian tugas antara pihak yang ada didalam MOU nantinya, dan yang paling penting adalah posisi Bupati Kampar adalah pemegang hak Hutan wilayah, Karena Hutan tersebut ada diwilayah Kabupaten Kampar dan Bupati Kampar jiga yang memberikan izin pembagunan Hutan Tanaman rakyat ini pungkas Nurbit. (adv/jnn​)