Foto untuk : Pieter Hadjon, SH, MH

Jaksa Hadirkan Saksi-Saksi Testimonium de Auditu Kasus Penistaan Agama


Surabaya (Jarnas) - Praktisi Hukum, Pieter Hadjon, SH MH yang berkantor Graha SA , Gubeng Surabaya menilai saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang keempat kasus penistaan agama yang menghadirkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahya Purnama itu adalah Testimonium de Auditu yang harus dikesampingkan atau di tolak.

"Saksi-saksi yang dihadirkan JPU pada sidang yang digelar tanggal 3 Januari 2017 dalam acara pemeriksaan saksi itu adalah saksi Testimonium de Auditu, sebab keterangan saksi hanya berdasarkan cerita dari orang lain tentang kejadian itu," kata Pieter, Rabu (4/12).

Dia jelaskan bahwa dalam Hukum Acara Pidana keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti yang disampaikan di muka persidangan haruslah benar-benar berdasarkan fakta apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri terhadap suatu peristiwa pidana, bukan mendengar cerita dari orang lain atau katanya-katanya. 

"Keterangan saksi berdasarkan cerita dari orang lain tentang kejadian dalam perkara ini termasuk "testimonium de auditu". Yang demikian harus dikesampingkan atau ditolak karena tidak mempunyai nilai pembuktian," ujarnya.

Lebih lanjut dia katakan, keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri harus singkron antara satu dengan yang lain, jika tidakatau saling bertentangan maka tidak mempunyai nilai pembuktian. Selain itu juga dikenal dengan asas "unus testis nullus testis" yakni keterangan satu orang saksi saja tanpa didukung oleh alat bukti lainnya juga tidak memiliki nilai pembuktian.

Hadjon menegaskan bahwa saksi tidak boleh memberi pendapat atau kesimpulan. Hanya ahli yang dapat memberi pendapat berdasarkan keahlian atau ilmu pengetahuan yang ia miliki. Hakim harus memotong apabila saksi memberi pendapat.

Hakim mengadili suatu perkara berdasarkan apa yg ditulis dalam surat dakwaan, sedangkan ada peristiwa di luar surat dakwaan hakim tidak mempunyai kewenangan. Dalam hukum pidana dikenal dengan tempus delicti dan locus delicti (waktu kejadian perkara dan tempat kejadin perkara) atau istilah kepolisia TKP.

Kedua unsur tersebut untuk membatasi bahwa hakim mengadili suatu perkara pidana hanya sebatas yang didakwakan yang rincian waktu kejadian dan tempat kejadian sudah pasti berkaitan dengan kewenangan mengadili dan daluwarsa tuntutan. Jika ada tindak pidana diluar yang didakwakan, hakim tidak berwenang menilainya.

Banyak bermunculan plesetan dan meme-meme di Sosmed yang mengkritisi sidang terakhir kemarin tidak lepas dari kepekaan masyarakat yang sudah makin pintar menilai walaupun dengan bekal pengetahuan Hukum seadanya. Apalagi Sidang Ahok dinilai luar biasa karena pada awalnya disiarkan secara Live dan menjadi happening sekarang ini.

"Kontroversi saksi- saksi yang memihak pada salah satu balon mestinya juga perlu dikaji lebih lanjut apakah layak keterangan mereka dipakai sebagai alat bukti," ujarnya.

Hadjon menyampaikan bahwa sejak awal pembacaan Nota Keberatan Ahok dan Penasihat Hukumnya di tulisan sebelumnya sudah dipaparkan bahwa keberatan pasti ditolak. Terbukti memang benar pada sidang pembacaan putusan sela pada 27 Desember 2016 lalu hakim memutuskan keberatan Ahok tidak dapat diterima dan menyatakan sah surat dakwaan PU dan memerintahkan untuk melanjutkan persidangan dalam perkara a quo.(ty/jnn)