Foto untuk : Advokat, Pieter Hadjon, SH, MH

Gugatan Hak Ulayat Tanah Weri Kandas


Surabaya (JarNas) - Gugatan yang diajukan Penggugat, Yohanes Djuan Da Silva cs yang mengaku masyarakat adat Kota Rewido dan Kota Sawu Larantuka dalam gugatan perkara No. 6/Pdt.G/2016/PN.LTR melawan ahli waris Alm. Hendrikus Fernandes sebagai para tergugat dan Tergugat III, Oemboe Ratu Djawa kandas di palu Hakim Pengadilan Negeri Larantuka.

Gugatan dalam perkara ini sudah berlangsung ketiga kalinya dengan Majelis hakim terdiri dari Marsellino, LLM sebagai ketua majelis dengan masing masing anggota  Ahmad Ihsan Amir, SH dan Seppin Leiddy Tanuab, SH dalam pertimbangannya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur karena luas tanah obyek sengketa yang didalilkan oleh para penggugat adalah tidak sama dengan luas tanah ketika dilakukan sidang pemeriksaan setempat. 

Dalam perkara ini, para Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa merupakan tanah ulayat milik mereka, namun Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima, termasuk dalam perkara a quo yang diputus pada tanggal 6 Maret 2017.

"Sejak awal sudah diprediksikan gugatan penggugat tidak akan dikabulkan karena tidak memenuhi syarat formal dalam penyusunan gugatan dan juga secara subtansi berkaitan dengan pembuktian hak atas tanah yang didalilkan oleh penggugat sangat minim bahkan tidak ada sama sekali," kata Pieter Hadjon Advokat kondang asal Flotim yang berkantor di Office Building Graha S.A Surabaya, Selasa (7/3).

Dia katakan, menyusun gugatan saja tidak becus apalagi memenangkan sangketa di pengadilan, maka sudah tepat dan benar putusan judex facti PN Larantuka dalam perkara a quo yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Di persidangan para penggugat mengajukan bukti tertulis maupun saksi, namun semuanya tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatan para penggugat. Seperti bukti surat berupa konsep perdamaian yang tidak ditandatangani oleh tergugat maupun turut tergugat diajukan sebagai bukti sedangkan hal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, terus apa yang dibuktikan oleh bukti tersebut (P-14?). 

Selain itu lanjut Pieter, saksi yang diajukan adalah saksi yang mendengar cerita secara turun-temurun ( 6 lapis ), keterangan saksi yang demikian termaksuk Testimonium De Auditu yang tidak mempunyai nilai pembuktian.

Belum lagi keterangan saksi tidak mengandung unsur kebenaran seperti halnya ketika hakim menunjukan bukti P-17 kepada saksi tentang pernyataan warga Ujung Kota Wutun dihadapan kepala desa Gaba Sarotari yang menyatakan bahwa mereka hanyalah sebagai penggarap tanah obyek sangketa yang sebenarnya adalah tanah milik Raja Larantuka. 

Ketika itu saksi dengan lancarnya menunjuk beberapa orang yang namanya tertera dalam bukti P-17, sudah meninggal dunia sebelum tahun 1972 waktu penandatanganan pernyataan. 

"Ketika saksi kembali ke tempat duduk dan tiba giliran kami selaku kuasa hukum turut tergugat III mengajukan pertanyaan kepada saksi maka, kami ajukan pertanyaan; “ coba saudara saksi sebutkan siapa-siapa saja yang namanya tertera dalam bukti P-17 telah meninggal dunia? saksi tidak dapat menyebut nama-nama tersebut dan hakim mencoba menunjukan daftar nama yang tertera dalam bukti P-17," terangnya.

Pieter mencegah dengan menyatakan kepada hakim bahwa dia ingin meguji pengetahuan saksi untuk memberi keterangan tanpa melihat nama-nama yang tertera dalam bukti, "Ternyata saksi tidak dapat menyebutkan nama-nama tersebut, selain itu saksi menjelaskan bahwa pada tahun 1954, saksi berhenti menggarap tanah obyek sangketa," jelasnya.

Tidak itu saja yang menimbulkan keganjilan ketika dia selaku Kuasa Hukum turut Tergugat III menanyakan tahun kelahiran saksi, ternyata saksi lahir tahun 1959, ”Bagaimana mungkin saksi lahir tahun 1959 sedangkan tahun 1954 saksi berhenti menggarap tanah obyek sangketa?," ujarnya.

Anehnya lagi saksi menjelaskan, saudara Kia Diaz yang ikut menandatangani surat pernyataan telah meninggal dunia tahun 1960, padahal pada tahun 1960 saksi baru berumur 1 tahun. 

Semestinya kata dia, seorang advokat menerima kasus yang secara hukum tidak dapat dibela karena sulit pembuktiannya maka harus ditolak. Masyarakat yang tidak paham hukum harus diberi penjelasan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tidak ada lagi hak ulayat di Flotim dan masyarakat yang sudah susah jangan dibuat susah lagi.

Selanjutnya mengenai putusan N.O atau niet ontvankelijke verklaard dalam perkara a quo menurut Pieter, membawa konsekwensi hukum yang sama, yakni hak atas tanah obyek sangketa tetap ada pada Tergugat dan surat-surat bukti hak atas obyek sangketa tetap berlaku sah. Kadang advokat karena takut kehilangan muka, memberi penjelasan sesat kepada kliennya seolah-olah putusan N.O. adalah draw, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. 

Setelah putusan ini kami akan meminta penyidik Polda NTT untuk melanjutkan peroses penyidikan perkara pidana atas penyerobotan dan pematokan lahan obyek sangketa No LP: LP/B/208/VII/2016/SPKT tanggal 25 Juli 2016. (ty/jnn)