Foto untuk : Pengurus FMS, Kabupaten Kampar, Rohil dan Pekanbaru Kota bersama Dirut PPSW Sumatera

FMS Miliki Peran Penting Atasi HKSR


Pekanbaru (JarNas)-Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) Sumatera menyelenggarakan pertemuan dengan Forum Multi Stakeholder (FMS) se-Provinsi Riau selama dua hari di Grand Zuri Hotel, Senin (25/3).

"Dengan FMS ini diharapkan menjadi kekuatan kolektif memberikan kesadaran terhadap pemahaman Hak Kesehatan Seksual Reproduksi (HKSR) khususnya perempuan," kata Direktur PPSW Sumatera, Endang Sulfiana saat membuka kegiatan itu.

 

Dia sampaikan bahwa pentingnya memberikan pemahaman tentang posisi dan peran FMS, maka diambil tema dalam pertemuan itu "Penguatan Posisi dan Peran FMS dalam Pemenuhan dan Perlindungan HKSR Perempuan untuk Mencapai tujuan SDGs.

 

Tujuannya, meningkatkan pemahaman peserta mengenai posisi, peran dan fungsi FMS dalam mendukung pemenuhan HKSR perempuan di Pulau Sumatera khusunya di Riau serta meningkatkan peran dan posisi FMS dalam reformasi dan penerapan kebijakan peraturan mendukung pemenuhan HKSR dan gizi serta penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

 

Selain itu meningkatkan kesadaran dan kapasitas FMS mengenai isue dan analisis gender yang berkontribusi terhadap keberhasilan capaian pemenuhan kesehatan warga khususnya HKSR perempuan

 

Fasilitator kegiatan itu, Herlia Santi menjelaskan bahwa roh lahirnya FMS dapat  menemukan masalah terutama tentang kesehatan perempuan, membantu kerja pemerintah, saling mengisi dan bersinergi, mengikat komitmen, menjahit program yang terpecah-pecah.

 

Misrahayati Ali, Bendahara FMS Kabupaten Kampar menyampaikan bahwa pentingnya peran FMS tidak lain untuk penguatan atau berperannya FMS dalam pemenuhan dan perlindungan HKSR perempuan sangat diperlukan bersinergi dengan seluruh lembaga atau instansi terkait, maka perlu adanya komunikasi atau kerjasama, sehingga perannya lebih kuat di setiap daerah.

 

“Kita berharap FMS dapat berperan sebagai penghubung antar masyarakat penyedia pelayanan kesehatan dalam rangka pemenuhan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan,” ujarnya.

 

Sementara itu, Ketua FMS Provinsi, Asmanidar SH menjelaskan, pertemuan itu besarnya sekali manfaatnya, sebab semua pengurus dapat lebih memahani posisi dan peran FMS ditengah-tengah masyarakat terutama tetang HKSR.

 

Dia katakan, FMS lebih kepada kebijakan tentang pentingnya hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan, bagaimana bisa memberikan pelayanan terbaik dalam menangni setiap persoalan HKSR perempuan, seperti di Pekanbaru setiap tahun minimal menangani 100 kasus tentang perempuan dan anak.

 

Kebijakan itu lanjutnya seperti perda atau perbub sehingga semua kita dapat mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat bagaimana pentingnya HKSR itu. Diantara langkah-langkah pencegahannya dengan memberikan pemahaman tentang bahaya pernikahan dini bagi kesehatan perempuan, akibat pergaulan bebas, dampak HIV/AIDS dan lainnya.

 

Drg. Fenny Afrita, Wakil Ketua FMS Pekanbaru, menyambut baik terlaksananya kegiatan itu selain menjalin silaturrahmi antar kabupaten, “Dengan demikian melalui FMS kita tahu bagaimana kita perempuan dapat memahami tentang kesehatan reproduksi, tingkat pengetahuan seperti tentang seksual, spiritual, seks di luar nikah, pernikahan usia dini.

 

Disisi lain, Kuntum, dari FMS Pekanbaru Kota mnyampaikan bahwa FMS lebih berperan sebagai agen penyampaian informasi untuk bersama-sama mengatasi tentang HKSR melalui berbagai organisasi atau instansi terkecil dari tingkat RT/RW dan desa, PKK dan lainnya.

Dalam pertemuan itu, seluruh peserta dari Kabupaten Kampar, Rokanhilir dan Pekanbaru Kota berharap kegiatan seperti itu berlanjut secara kontinyu agar FMS dapat selalu eksis ditengah-tengah masyarakat. (ty/jnn)