Foto untuk : Pieter Hadjon, SH, MH

Benar-benar Sakti

oleh Pieter Hadjon, SH, MH (Advokat Surabaya)


Menilik liku perjalanan dan sepak terjang sang Untouchable Man, Setya Novanto memang benar-benar sakti, betapa tidak dari sekian banyak kasus yang disangkakan kepadanya semuanya kandas. Entah di ujung palu hakim, entah lenyap begitu saja atau dihentikan proses penyidikannya.

Yang ter up to date adalah kasus korupsi pengadaan E KTP yg merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun, lagi-lagi Setya Novanto lolos dari jeratan hukum ketika hakim PN Jakarta Selatan, Cepi Iskandar menjatuhkan putusan praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka terhadapnya tidak sah.

Sepintas membaca pertimbangan hakim yang menyatakan alat bukti yang digunakan pada perkara lain tidak boleh dijadikan dasar penetapan tersangka SN.
Ini membuat cukup sulit menganalisa lebih lanjut tentang pertimbangan hukum tersebut karena kutipan tentang pertimbangan hukum hakim tersebut tidak rinci.

Kewenangan Lembaga Praperadilan adalah mengadili dan menilai dari segi formal semata tentang prosedur dan kewenangan penetapan tersangka.

Putusan Hakim, Cepy mengandung makna penetapan tersangka SN adalah cacat yuridis atau cacat prosedur, bukan cacat wewenang atau cacat substansi.

Suatu keputusan atau penetapan pejabat mengandung cacat prosedur maka dapat dikeluarkan penetapan baru dengan memperbaiki prosedur yg dianggap salah.

Dalam kasus ini KPK dapat mengeluarkan Sprindik baru dengan membenahi prosedur yang salah atau yang belum dilalui. Tentunya SN tidak akan tinggal diam bila ada penetapan baru terhadap dirinya sebagai tersangka penyalahgunaan wewenang dalam proyek E KTP, ia akan tetap melawan dengan mengajukan gugatan Praperadilan. 

KPK harus mengantisipasinya dengan memenuhi standard penyidikan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana. Terlepas benar atau tidaknya putusan praperadilan dalam kasus ini, hendaknya menjadi pelajaran dan koreksi ke dalam agar penyidik KPK dikemudian hari bertindak profesional, akuntabel dan transparan dalam melaksanakan tugas penyidikan.

Jangan seperti komisioner sebelumnya dalam penetapan tersangka Budi Gunawan (BG) dan Hadi Purnomo mantan ketua BPK yang menjadikannya status tersangka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup.

Sekedar me-remind, Hadi Purnomo ditetapkan sebagai tersangka pada momen istimewa di hari ulang tahunnya, konon dia ditetapkan sebagai tersangka karena niatnya untuk mengaudit keuangan KPK karena ada aliran dana ke LSM.

Sedangkan BG ditetapkan statusnya sebagai tersangka pada saat dicalonkan menjadi Kapolri yang akhirnya keduanya bebas melalui putusan praperadilan.

Memang penetapan tersangka kepada kedua pejabat tersebut syarat muatan, ketika saya bertemu dengan seorang sahabat dari kejagung menceritakan bahwa berkas BG dilimpahkan dari KPK ke Kejagung hanya berupa BAP tanpa didukung satupun alat bukti .

Dalam kasus SN seharusnya sudah ada indikasi dan cukup bukti karena penyelidikan dan penyidikan terhadap SN yang berawal dari bukti dalam persidangan terdakwa proyek E KTP lainnya.

Tidak perlu berpikir terlalu legalistik formal dan terkesan mengada-ada yakni penetapan tersangka harus pada tahap akhir penyidikan. Semestinya yg menjadi tolok ukur penetapan tersangka adalah apakah sudah cukup bukti dalam penetapan tersangka?

Tujuan penyidikan adalah mencari serta mengumpulkan bukti agar membuat terang tindak pidana dan menemukan siapa pelaku atau tersangkanya.

Sejak awal penyidikan sudah ditemukan tersangkanya kenapa harus tunggu pada tahap akhir penyidikan baru ditetapkan tersangka hanya dengan alasan hak asasi tersangka?

Setiap kasus mempunyai karakter yang berbeda,ada yang mudah pembuktian dan ada yang sulit, untuk mencari alat bukti yang memenuhi syarat , minimal harus ada dua alat bukti.

Dalam kasus yang sama sudah ada putusan Pengadilan sebelumnya menyatakan terdakwa bersalah,maka proses penyelidikan terhadap SN tidak perlu bertele-tele karena hakekat penyelidikan adalah dalam rangka pengumpulan data untuk membuat terang suatu tindak pidana,dengan kata lain perbuatan itu adalah perbuatan pidana.

Kalau sudah ada putusan pidana sebelumnya menyatakan terdakwa bersalah,maka sudah jelas dan terang benderang perbuatan menilep duit negara dalam proyek E KTP adalah perbuatan pidana dan langsung dinaikkan ke tingkat penyidikan.

Apalagi menurut wakil ketua KPK Saut Situmorang,KPK memiliki dua ratus bukti berkaitan dengan bukti transfer dan peran SN dalam. Meloloskan proyek tersebut di DPR juga mengskenariokan pemenang tender. Jika sudah demikian hak asasi tersangka yang mana dilangggar karena tidak mungkin terjadi error in persona dalam penetapan tersangka seorang SN.

Tapi apa mau dikata, palu sudah dijatuhkan oleh Hakin Cepy, status tersangka SN dinyatakan tidak sah, maka tidak ada pilihan lain bagi KPK selain mengeluarkan Sprindik baru, dan jika kemudian hakim kembali menganulir penetapan tersangka terhadap SN, maka habislah sudah penegakkan hukum di Indonesia dan berakhirlah sudah supremasi hukum di negara kita yang kita cintai ini, tamatlah riwayat Negara Hukum Indonesia. quid leges sine moribus. Apalah artinya hukum jika tidak disertai moralitas... Who knows ??