Foto untuk : Mobnas DPRD Kampar yang Dikembalikan

38 Anggota DPRD Kampar Kembalikan Mobil Dinas

Diganti Dana Transportasi


KAMPAR (JarNas) - Sebanyak 38 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar mengembalikan mobil dinasnya seiring diberlakukannya peraturan baru Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak 30 Mei 2017.

Saat ini puluhan aset daerah itu diparkirkan di gedung dewan itu. "Ini merupakan konsekwensi diberlakuan peraturan baru, maka semua harus mengikuti dan melaksanakannya," kata Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Ahmad Fikri, S.Ag, yang juga Ketua DPD Partai Golkar ini, Selasa (8/8/2017).

Dari 45 anggota dewan, hanya empat orang unsur pimpinan yaitu Ketua dan empat wakil ketua yang berhak memakai kendaraan dinas, selebihnya harus mengembalikan ke daerah. 

"Pengembalian mobnas ini murni kesadaran anggota dewan setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 itu, secara otomatis anggota dewan dengan kesadaran dinasnya," kata dia yang akrab disapa Fikri.

Kompensasi pengembalian mobnas itu, DPRD diberikan tunjangan dana transportasi untuk menunjang kinerja, namun ketika ditanya dia belum dapat memastikan seberapa besar nilainya.

Dia menjelaskan, bagi mereka yang masih tetap menggunakan mobil dinas yang dipinjam pakai oleh Pemkab Kampar ini berarti mereka tidak akan menerima tunjangan transportasi, ini tidak perlu diributkan.

Pada peraturan itu dituliskan dalam Pasal 15
(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan
bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan 
tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan 
perumahan.

(3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal 
pengucapan sumpah/janji.

(4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota
DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan 
setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

(5) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada 
DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.

(6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil 
kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.

(7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan 
perumahan dan tunjangan transportasi.
 
Informasi yang diterima, tiga orang anggota dewan lagi belum mengembalikan mobnasnya dikarenakan sedang tugas keluar daerah. (amy/jnn)